MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Puluhan pendemo dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumsel menggelar unjuk rasa di halaman kantor Walikota Palembang, Kamis (16/9/2021).
Pantauan Mattanewsco, dilapangan terlihat massa aksi membentangkan spanduk berwarna putih sepanjang 20 meter bertuliskan.
“Jakor Meminta Wali Kota Palembang Mundur, Terima Kasih.!!, dengan tulisan berwarna merah.
Koordinator Aksi (Korak), Fadrianto mengatakan, pihaknya menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, terkait peminjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 177 miliar. Karena, diduga itu akan menjadi beban Pemkot Palembang untuk dibayar sebagai hutang.
“Kami meminta kiat dan strategi bagaimana meningkatkan harta kekayaan, seperti halnya terkait kekayaan Wali Kota Palembang yang meningkat,”katanya saat berorasi di Pemkot Palembang.
Dia juga meminta klarifikasi dari pihak Pemkot Palembang, terkait cara meningkatkan harta kekayaan tersebut.
“Apabila harta kekayaan tersebut memang meningkat dalam 2 tahun terakhir ini, seharusnya di terapkan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Karena, PAD Kota Palembang, akhir – akhir ini selalu mengalami divisit,” ungkapnya.
Bahkan dia mengancam kembali datang untuk menggelar aksi lagi dengan massa yang lebih besar ke gedung DPRD Palembang. Mereka menuntut agar Harnojoyo diberhentikan sebagai Walikota Palembang.
“Karena menurut kami, diduga tidak patut di pertahankan Wali Kota seperti ini. Lantaran hanya mampu meningkatkan harta kekayaannya yang tertuang di beberapa media online. Sedangkan PAD Kota Palembang selalu divisit,” tegasnya.
Diakuinya pihaknya memberikan cindera mata berupa kaca, agar Wali Kota Palembang bisa berkaca terkait penderitaan dan kemiskinan masyarakat Kota Palembang.
“Kami berharap, Wali kota Palembang bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi apakah benar harta kekayaannya meningkat. Kalau memang benar, tolong ditingkatkan lagi PAD Kota Palembang. Kalo tidak mampu sebaiknya mundur dengan hormat jika tidak mau di mundurkan oleh rakyatnya,”pungkasnya
Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan, PAD, Hukum dan Ham, Altur Febriansyah mengatakan, akan mempertimbangkan masukan, terkait peminjaman dana PEN.
“Wali Kota Palembang memutuskan suatu program apalagi menyangkut keuangan. Tentunya, dengan berbagai pertimbangan dan biasanya dirapatkan internal terlebih dahulu,” tutur Altur.
Altur mengungkapkan, langkah selanjutnya pihaknya masih menunggu kajian – kajian dan pertimbangan yang ada di Pemkot Palembang sendiri.
“Kami berharap, dapat menjelaskan secara transparansi terhadap dukungan Dana PEN tersebut. Kalau ini bermanfaat oleh orang banyak kenapa tidak dan ini juga di awasi oleh lembaga lain, kita kira tidak ada salahnya berjalan,” pungkasnya.
