MATTANEWS.CO, PALI – Koordinator Mahasiswa Masyarakat Peduli Lingkungan (MMPL), Edo Saputra, S.Pd., menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan Survei Seismik 3D Peony di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan energi nasional yang patut didukung secara konstruktif, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.
“Survei seismik memiliki kontribusi penting bagi ketahanan energi nasional. Namun, perhatian terhadap hak masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Karena itu, persoalan ganti rugi yang masih mengacu pada regulasi lama perlu menjadi perhatian bersama untuk diperjuangkan pembaruannya,” ujar Edo, Kamis (9/7/2026).
Edo menegaskan MMPL mendukung pelaksanaan Survei Seismik 3D Peony selama dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur teknis, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurutnya, survei seismik merupakan instrumen penting untuk memperoleh data geologi yang dibutuhkan dalam kegiatan eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam.
Ia menilai dukungan terhadap program tersebut harus dibarengi dengan komunikasi yang terbuka antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui komunikasi yang partisipatif, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
Di sisi lain, Edo menyoroti ketentuan mengenai ganti rugi yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) lama. Menurutnya, regulasi tersebut sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Isu ganti rugi bukan bentuk penolakan terhadap kegiatan seismik. Ini merupakan upaya kolektif agar masyarakat memperoleh perlindungan hak yang lebih baik melalui regulasi yang sesuai dengan kondisi sekarang,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembaruan Pergub diperlukan agar mekanisme kompensasi menjadi lebih adaptif, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak, baik dalam kegiatan survei seismik maupun proyek pembangunan lainnya.
Lebih lanjut, Edo mengajak pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, dan masyarakat untuk membangun dialog yang konstruktif guna menyusun mekanisme ganti rugi yang adil, proporsional, dan akuntabel. Ia juga mengimbau seluruh pihak agar mengedepankan pendekatan yang solutif dan menghindari narasi yang bersifat konfrontatif.
“Mari kita kedepankan pendekatan solutif berbasis kepentingan bersama. Dengan begitu, kegiatan seismik dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” katanya.
Edo menegaskan bahwa pembangunan sektor energi harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan perlindungan hak-hak masyarakat.
“Kami mengajak pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, dan masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan pembaruan Pergub tentang ganti rugi. Dengan demikian, kegiatan seismik dapat berjalan dalam kerangka pembangunan nasional, sementara masyarakat memperoleh kepastian hukum dan keadilan atas hak-haknya,” pungkasnya.
MMPL berharap pelaksanaan Survei Seismik 3D Peony dapat menjadi contoh sinergi antara pembangunan sektor energi dengan perlindungan masyarakat, sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pembaruan kebijakan ganti rugi yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini.
