Reporter : Rachmat Sutjipto
OGAN KOMERING ILIR, Mattanews – Koordinator Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Selatan (Sumsel) Nuniek Handayani, mengapresiasi upaya transparansi Pemkab OKI untuk memberikan akses penerima bansos.
Ia mengutarakan, syarat mutlak penyelenggaraan bansos yakni transparansi menyeluruh.
Menurut Nuniek, bukan saja hanya keterbukaan data pengguna dan penerima manfaat. Tetapi juga penggunaan anggaran dari penyaluran bansos itu sendiri.
“Sejauh ini, kebijakan yang ditempuh Pemkab OKI merupakan terobosan dalam mengurai sengkarut penerima bantuan. Dengan melibatkan masyarakat verifikasi akan lebih mudah dilakukan,” ujarnya, Minggu (3/5/2020).
Meski demikian, Nuniek mengutarakan transparansi seharusnya tidak hanya penerima bantuan saja.
Namun, keterbukaan informasi anggaran penanganan wabah pandemi Covid-19, perlu juga disampaikan ke publik,
“Publik harus diberikan penjelasan lengkap. Misalnya, BLT Kemensos nilainya berapa, trus penerimanya siapa saja, sumber dana darimana, pengguna anggaran siapa saja, lalu bantuan sembako pemda nilainya berapa, item yang didapat apa saja, sasaran penerimanya berapa, dan seterusnya,” ucapnya.
Beragam bantuan ditengah wabah Corona, lanjutnya, dirasakan cukup membingungkan masyarakat.
Dia menuturkan, bahwa banyak sebutan dari bantuan dikhawatirkan memicu persoalan baru. Terutama bila edukasi tidak diberikan terlebih dulu kepada warga.
“Solusinya yaitu pemda harus aktif sosialisasi beragam bantuan tersebut ke khalayak ramai. Penyampaian melalui daring lebih efisien disamping mengaktifkan satgas Covid-19 di kelurahan/desa untuk membantu sosialisasi,” katanya.
Upaya melibatkan masyarakat dalam mendukung pendataan dinilai lebih efektif, dengan mempersiapkan posko pengaduan bagi warga yang melapor.
Dari laporan tersebut, pendataan dapat berlangsung cepat dan tervalidasi, sehingga bantuan pun dapat lebih cepat disalurkan.
Disamping itu, penyelesaian data BLT Kemensos, PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus lebih dahulu dirampungkan. Sembari mempersiapkan 60 ribu paket sembako senilai Rp200.000.
“Kita memang perlu cepat, tetapi disamping persiapan, kehati-hatian juga diperlukan. Jangan sampai kekacauan pembagian sembako di Kecamatan Pedamaran Timur terdahulu terulang kembali,” katanya.
Ia juga kembali menjelaskan, bantuan pemerintah pusat diluar BLT DD ini, merupakan acuan dasar bagi pemda untuk menetapkan penerima paket sembako bagi warga miskin baru (Misbar) dari Pemkab OKI.
Nuniek juga mengatakan, selagi data PKH dan BPNT belum divalidasi, kemungkinan penerima bantuan ganda masih bisa terjadi.
“Perbaiki dulu, kemudian paket sembako disalurkan. Jangan berlaku terbalik ya. Pembagian sembako dapat dilakukan terakhir setelah memperoleh validasi data akurat. Data penerima bantuan yang tidak valid, akan sangat rawan untuk disalahgunakan,” katanya.
Editor : Nefri
