MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumsel, pada Jumat (24/03/2023) disambangi puluhan massa yang mengatasnamakan mereka Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) dan Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Germaki) Sumsel.
Kedatangan massa aksi tersebut, menuntut untuk menolak status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, dan mendesak BPK perwakilan Sumsel untuk serius dan transparan dalam memeriksa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pemkot Palembang tahun 2022.
Koordinator Aksi, Rudi Pangaribuan mengatakan menyikapi refleksi akhir tahun, Pemkot Palembang tentang evaluasi resapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang dianggap kurang efektif untuk progres Kota Palembang yang lebih baik.
Menurut Rudi yang juga merupakan mantan Komisioner KPU Palembang itu bahwa, banyaknya kejanggalan terkait laporan pertanggung jawaban di tahun 2018 dan 2021, maka dengan demikian menimbulkan indikasi ketidaksesuaian dan temuan-temuan pada laporan tersebut.
