[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Klik Disini Untuk Mendengarkan Berita”]
MATTANEWS.CO, OGAN KOMERING ILIR – Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel) Ali Musa, menyebut berbagai kejanggalan pengadaan Videotron Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Pasar Kayuagung Sumsel.
Dia menilai hal tersebut sebagai kelemahan pelaksanaan barang dan jasa, di Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten OKI Sumsel.
Dari persiapan yang kurang cermat, hingga indikasi penggelembungan harga (mark up) turut menyertai proyek mangkrak itu.
Ali Musa mengutarakan, disinyalir terdapat campur tangan oknum penting “Bumi Bende Seguguk”, sehingga meski tanpa prosedur, videotron tersebut harus dilaksanakan di tahun anggaran 2020 lalu.
“Bukan saja terkesan mubazir, aroma praktik kongkalikong turut menyeruak ke permukaan. Anehnya, meskipun faktanya terdapat masih banyak kejanggalan, nyatanya tetap saja lolos dari pengawasan panitia pengadaan,” jelasnya, di Kayuagung, Senin (25/1/2021).
Ia menyebutkan asumsi investigasi pihaknya, yaitu ketersediaan pasang baru listrik setidaknya memerlukan daya mencapai 5.500 Watt, sebagai pemenuhan kebutuhan videotron itu sendiri justru tidak terpenuhi. Pasokan listrik hingga akhir bulan Februari mendatang baru dapat dipasang instalasi listrik dengan anggaran Rp15 juta.
“Padahal bila merujuk harga dari situs resmi PT Arion Indonesia, salah satu perusahaan pemenang lelang videotron itu sendiri dengan ukuran 3×2 meter, harganya hanya Rp199 juta, termasuk pasang baru listrik,” terangnya.
Sinyalemen praktik rawan korupsi, menurut Ali Musa dimulai dari tingginya harga yang dipatok, sampai ketidaksiapan panitia pengadaan sehingga perangkat visual Rp439,6 juta tersebut, masih terkendala untuk di fungsionalkan.
“Meski harganya terbilang mahal, ternyata belum bisa digunakan karena harus kembali menyiapkan anggaran untuk instalasi listrik. Bahkan konon katanya dianggarkan kembali di tahun ini guna pengadaan prosesor Rp54 juta. Ini kelewatan. Mestinya termasuk harga pembelian, namun nyatanya dianggarkan terpisah,” ucapnya di Kabupaten OKI Sumsel.
Tudingan Ali Musa cukup beralasan, bila mengurai proses pengadaan yang boleh dikatakan cukup tergesa-gesa. Sehingga terkesan asal jadi tanpa perencanaan yang matang.
Dalam pengadaan ini, ia menyebut dinas terkait lebih mengutamakan keinginan individu tertentu, ketimbang kebutuhan masyarakat banyak.
“Seharusnya melalui perencanaan terlebih dulu. Sehingga bisa diukur skala prioritas, apakah perangkat tersebut memang mendesak untuk dilaksanakan atau sebaliknya. Kenyataan hari ini adalah diduga ratusan juta telah dihamburkan tanpa manfaat kecuali menyaksikan layar mati,” ujarnya.
Dilanjutkan dia, perencanaan yang terukur dipastikan menghasilkan terbaik, namun tak berlaku pada dinas Perdagangan ini. Berbagai temuan baru sebagai bukti prosesnya tidak berjalan, selayaknya pengadaan barang lainnya. Dia heran, karena pengadaan alat elektronik, namun tanpa ketersediaan listrik,
“Bagaimana mungkin memprioritaskan alat elektronik tanpa memasukkan item sumber daya listrik di dalamnya. Hal ini kan terbilang konyol. Atau memang disengaja untuk kepentingan tertentu,” lanjut dia.
Ali Musa juga menduga, telah terjadi penggelembungan harga (mark up) atas proyek yang dikerjakan oleh PT Arion Indonesia, yang bermarkas di Kota Malang Jawa Timur (Jatim) tersebut.
Dengan cermat, ia lalu mengungkapkan harga videotron hasil penelusuran dari berbagai sumber, termasuk dari PT Arion Indonesia sendiri.
Menurut Ali Musa yang juga berprofesi sebagai kontraktor ini, taksiran harga yang dirincinya jauh dibawah tarif yang dipatok dinas terkait.
“Kendati harga pengadaan telah terkoreksi dari harga pagu awal Rp439,6 juta, selanjutnya, diduga setelah ramai pemberitaan terkait hal tersebut di berbagai media massa, secara ajaib harga tersebut turun mendadak turun menjadi Rp374 juta,” ungkapnya.
Harga penawaran itu sendiri melorot jauh dari pagu itu, menurut Ali Musa cukup mengherankan. Biasanya pihak ketiga merasa keberatan, bila harus dikurangi sebesar itu. Hal ini juga menjadi pertanyaan besar pihaknya.
Dikatakan dirinya, mengacu pada situs resmi PT Arion Indonesia, meski harga videotron 3×2 meter P10 tersebut telah berkurang sebesar Rp65,6 juta namun menurut taksirannya, masih relatif cukup mahal,
“Untuk jenis barang tersebut, justru perusahaan pemenang tender itu sendiri hanya mematok harga Rp199 juta, termasuk pasang baru listrik 5.500 Watt,” ucapnya.
Kepala Disdak OKI Sudiyanto Djakfar ketika ditemui disela-sela kegiatan peresmian Embung Rabu (20/1/2021) pekan lalu mengakui, videotron belum difungsionalkan karena masih terkendala listrik. Sehingga menurutnya masih harus dilakukan pembenahan sebelum dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Secara tersirat Sudiyanto tanpa sengaja menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi situasi dilematis. Campur tangan garis hierarki diduga turut mempengaruhi kebijakan, meskipun potensi harus bertentangan dengan aturan main, pengadaan tersebut tetap harus digulirkan.
“Keliru juga bila dituding pengadaan videotron tersebut tidak melalui mekanisme perencanaan yang matang. Pengadaan tersebut, selain terbatasnya waktu lelang, mendapatkan perusahaan yang berkompeten di bidang visual outdoor tersebut cukup sulit,” ujarnya.
