MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan bertema Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari rangkaian Policy Talks 2026 yang bertujuan memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik.
Dari Kanwil Kemenkum Jambi, kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, bersama Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Jambi.
Forum diawali dengan pembukaan dan laporan kegiatan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta.
Dalam laporannya, disampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana strategis untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas analis kebijakan, khususnya dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berbasis data dan bukti.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran analis kebijakan dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik yang lebih terarah, adaptif, dan mampu menjawab berbagai persoalan di daerah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh Agus Heruanto Hadna, yang mengangkat tema Refreshing Analisis Kebijakan Publik.
Dalam paparannya, Agus menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan keputusan pemerintah, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan regulasi sebagai dua sisi yang saling melengkapi.
Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus dipahami dari sisi content dan context, sehingga proses analisis tidak hanya berfokus pada substansi kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, politik, kelembagaan, serta kebutuhan masyarakat.
Paparan kedua disampaikan oleh Widhi Novianto dengan materi Pengantar Analisis Kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan mencapai tujuan pembangunan.
Menurutnya, kebijakan tidak boleh disusun tanpa kajian yang matang, karena keputusan yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak sistemik bagi masyarakat, kelembagaan, maupun pembangunan daerah.
Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh penguatan pemahaman mengenai pentingnya analisis kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang lebih berkualitas.
Analis kebijakan diharapkan mampu berperan tidak hanya sebagai penyusun kajian, tetapi juga menjadi penghubung antara data, persoalan publik, dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, yang menghasilkan kesimpulan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi, kolaborasi antarpemangku kepentingan, pemanfaatan data, serta penguatan budaya kebijakan berbasis bukti.
Melalui partisipasi dalam forum ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik di wilayah melalui penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam fungsi analisis kebijakan yang responsif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
