MATTANEWS.CO, JAMBI – Kanwil Kemenkum Jambi menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Materi bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU) di Daerah Tahun 2026 yang digelar di Aula Pengayoman, Rabu (22/04/2026).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Jonson Siagian dan dihadiri Kepala Divisi P3H Dina Rasmalita serta para peserta dari pemerintah daerah se-Provinsi Jambi.
Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur daerah, khususnya perancang peraturan perundang-undangan, agar mampu menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, serta selaras dengan dinamika regulasi nasional.
Dalam sambutannya, Jonson Siagian menegaskan bahwa perancang peraturan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas regulasi daerah.
“Perancang peraturan memiliki posisi strategis dalam menjamin lahirnya regulasi yang responsif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui kegiatan seperti ini menjadi sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Dina Rasmalita dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini mengangkat tema penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ia menjelaskan bahwa perubahan paradigma hukum pidana dalam KUHP baru menuntut adanya penyesuaian dan harmonisasi dalam penyusunan Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.
Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari implikasi KUHP baru terhadap perumusan ketentuan pidana dalam Perda hingga rekonstruksi dan harmonisasi norma pidana sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti secara aktif oleh para peserta. Berbagai persoalan teknis dan tantangan dalam penyusunan produk hukum daerah turut dibahas secara mendalam.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi berharap para perancang peraturan di daerah semakin memahami dinamika hukum nasional serta mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
