KMPSS Geruduk Kantor Gubernur Sumsel Terkait Dugaan Nepotisme

  • Whatsapp
omunitas Masyarakat Peduli Sumatera Selatan (KMPSS), menggelar aksi damai terkait dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) pada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Rabu (7/4/2021).
omunitas Masyarakat Peduli Sumatera Selatan (KMPSS), menggelar aksi damai terkait dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) pada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Rabu (7/4/2021).

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Puluhan masa yang tergabung dari Komunitas Masyarakat Peduli Sumatera Selatan (KMPSS), menggelar aksi damai terkait dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) pada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Rabu (7/4/2021).

“Kecintaan kami kepada Gubernur Sumsel Herman Deru, bahwa apa yang menjadi kritikus kami adalah sebuah demokrasi agar jangan sampai Sumsel ini menjadi provinsi termiskin nomor 1. Jadi pengangkatan baik dari keluarga itu semestinya harus sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Korak Sukma Hidayat didampingi Mukri As dalam orasinya di Kantor Gubernur.

Bacaan Lainnya

Sukma mengatakan, bahwa profesional dari segi publitasnya harus memenuhi dan dari keilmuan mereka terpenuhi inilah sebenarnya cambuk untuk Gubernur Sumsel supaya berbenah diri. Serta mengangkat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sesuai dengan undang-undang No 5 Tahun 2014.

“Ini sebagai pengingat jangan sampai hal ini menjadi bomerang bagi Gubernur sendiri, karena Gubernur itu bukan milik keluarga, bukan milik sahabat dan tim sukses. Tetapi Gubernur itu milik semua masyarakat Sumsel,” ucapnya.

Sukma menuturkan, pihaknya berharap agar Gubernur Sumsel untuk segera mengevaluasi kembali apa yang sudah di suarakan rakyat, kalaupun yang sampaikan ini salah. KMPSS meminta solusi dari Gubernur, jangan sampai ini memalukan dari beberapa periode Gubernur.

“Hal demikian berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU ASN No. 5 tahun 2014 Pasal 1 ayat 5,” terangnya. Mi

Sementara Itu, Asisten III Pemprov Sumsel, Prof Edwar Juliarta mengatakan, KMPSS sebagai elemen masyarakat Sumsel yang peduli dengan Sumsel, tentu ini menjadi atensi.

“Jadi kalau kita bicara tentang peringatan, tentu kita lihat dulu substansinya seperti apa, sejauh ini Pemprov Sumsel sudah melakukan langkah-langkah dalam reformasi birokrasi dengan mengacu pada juklak dan juknis prosedur yang ada,” ungkap Edwar saat menerima masa aksi di Kantor Gubernur Sumsel.

Edwar menjelaskan, dalam setiap pergantian jabatan, pihaknya mulai seleksi terbuka dengan jobfit. Sehingga kalau memang ada yang menempati posisi-posisi itu, di katakan dianggap ada kedekatan, tentu pihaknya akan melihat dahulu apakah yang bersangkutan ini lolos seleksi atau tidak.

“Kalau dia lolos seleksi dengan kompetensi, baik prosedur yang dilakukan lewat seleksi terbuka, kita juga tidak bisa melakukan apa-apa, cuma karena kedekatan, sampai di stop hak karir yang bersangkutan. Jadi tentu ini sudah kita sesuaikan dengan prosedur yang ada,” bebernya.

Menurutnya, bahwa dalam kondisi pemilihan jabatan struktural itu dimulai dengan yang namanya proses seleksi. Jadi Pemprov Sumsel tidak akan bisa memaksakan hasil itu, kalau tidak sesuai.

“Karena ini ada kritik membangun yang sudah disampaikan dan kita terima. Tentu kita tidak bisa memperjuangkan sesuatu menurut penilaian kita saja, serta harus ada yang menilai, karena yang menilainya itu ada, sampai sejauh ini tahapannya sudah benar,” katanya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait