“Makanya Saya minta betul agar kepala daerah betul-betul memperkuat APIP. Kalau APIP ini kuat maka pengawasan internal akan lebih kuat. Untuk itu kami apresiasi sekali pada KPK yang berinisiatif membuat MCP karena pendekatan yang dilakukan lebih mengedepankan pencegahan,” jelasnya.
Di akhir pengarahannya, Tito juga menghimbau agar kepala daerah tetap waspada dan berhati-hati dalam bekerja untuk dapat terhindar dari korupsi.
“Karena KPK, BPKP sudah sangat paham betul modus-modus korupsi,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepala daerah terhadap peran dan fungsi APIP, dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui acara ini, juga diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi, dan fokus sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, MCP merupakan salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah. Dimana dalam hal ini KPK mengutamakan pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu KPK melibatkan kemendagri dan BPKP sepakat memperkuat kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi. Kesepakatan dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam pengelolaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh ketiga institusi.
