Petugas Ukur BPN Kota Palembang Jadi Terdakwa dalam Perkara Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang menjerat terdakwa Afriansyah yang merupakan pegawai BPN Kota Palembang melalui Titis Rachmawati SH MH selaku kuasa hukum angkat bicara, terkait kasus yang menjerat kliennya dan berharap agar sekiranya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dapat jeli memeriksa dan mengadili perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang berada di wilayah jalan Suka Bangun I Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Senin (5/12/2022).

Saat diwawancarai seusai sidang kliennya Afriansyah yang saat ini sudah menjadi terdakwa disangkakan oleh penyidik dalam dugaan kasus tindak pidana membuat, menggunakan dan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau turut serta secara bersama-sama seperti yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Dalam keterangannya Titis menceritakan kronologi yang menjerat kliennya tersebut, berawal saat kliennya diminta tolong oleh seorang relasi di Palembang yakni Dr. Vidi, saat kliennya bertugas di Kantor ATR/BPN Palembang sebagai petugas ukur.

“Kasus yang menjerat klien kami bermula ketika Dr.Vidi meminta tolong kepada Afriansyah untuk memecah sertifikat tanah yang menurut pengakuannya sudah dia beli sebagian dari seseorang atas nama Hidayat Amin, dikarenakan tanah yang dibeli hanya sebagian, sehingga diperlukan pemecahan sertifikatnya sebelum dilakukan proses balik nama atas tanah tersebut, pada saat itu klien saya selaku petugas ukur di BPN Kota Palembang, pada saat itu memecah sertifikat yang dipintah oleh dr Vidi selaku pembeli tanah,” ungkap Titis dihadapan awak media.

Titis juga mengatakan, ketika proses pemecahan sertifikat yang diminta oleh Dr Vidi itulah kliennya dijadikan tersangka dikarenakan proses pemecahan sertifikat tidak sesuai prosedur sehingga terjadi operlap.

“Sehingga klien kami dianggap melakukan pemalsuan surat, dengan demikian kami meminta kepada majelis hakim agar jeli memeriksa perkara ini, karena menurut kami ini bukan tindak pidana karena klien kami hanya menjalankan prosedur seperti yang diminta oleh Dr Vidi, terkecuali klien kami ini menciptakan atau menerbitkan surat tanah baru, ini jelas-jelas tanahnya ada sertifikatnya ada, hanya membantu memecah-mecah sertifikat saja,” pungkasnya.

Dalam dakwaan terdakwa Kemas Angga Reza baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Afriansyah (berkas terpisah) pada bulan November 2020 bertempat di Kantor ATR/BPN Kota Palembang, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dilakukan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban telah menderita kerugian sebesar Rp 4 milyar, atas perbuatan tersebut, terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bacaan Lainnya
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait