[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Klik Disini Untuk Mendengarkan Berita”]
MATTANEWS.CO, BABEL – Program percepatan rehabilitasi hutan mangrove saat ini mulai disorot oleh sejumlah pihak. Pasalnya, program yang menggunakan anggaran puluhan milyar rupiah yang berasal dari APBN oleh sejumlah kalangan dinilai tidak transparan. Selain itu juga tak maksimal, baik dalam pelaksanaannya maupun hasil dari rehabilitasi mangrove itu sendiri.
Seperti halnya, rehabilitasi mangrove Manjung, Kurau Barat, Bangka Tengah, yang dikerjakan Himpunan Kelompok Masyarakat (HKM) Gempa I, diduga menyimpang dalam pelaksanaannya. Pasalnya, dalam proyek tersebut, bibit Mangrove ditanam hanya dengan menggunakan pancangan satu batang penyangga (Ajir) yang diikat ke bibit mangrove.
Tejo, salah seorang pekerja pada proyek penanaman Mangrove, saat ditemui dilokasi pembibitan, membenarkan hal tersebut.
“Jarak tanam sekitar dua meter, kami tanam bibit mangrove itu dengan satu Ajir saja, memang seperti itu cara kami menanam mangrove,” terang Tejo.
Namun ketika sejumlah wartawan ingin meninjau lokasi penanaman bibit mangrove tersebut, Tejo mengatakan harus ada izin dari Kementerian Kehutanan RI atau dari dinas terkait terlebih dahulu.
“Kalau mau menuju ke lokasi penanaman bibit mangrove itu harus ada izin dari Kementerian Kehutanan atau dinas terkait. Selain itu, jalan menuju ke kawasan tersebut ditutup, dikarenakan ada mangrove yang roboh dan ada kerusakan,” terangnya.
Sementara, Dir Reskrimsus Polda Babel, Kombes Moh Irhamni mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut.
“Ya mas, biar diaudit,” tutur Dir Reskrimsus, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan Whatsapp.
