Menurutnya, seharusnya harga Rp 4.200 gabah kering dan diganti dengan secara otomatis, maka ini akan berlanjut terus merugikan para petani yang ada di Sumsel.
“Kami meminta DPRD Sumsel untuk memangil Kepala Perum Bulog Sumsel untuk berdialog mengenai polemik harga gabah dikalangan petani serta upaya perum bulog Sumsel,” jelasnya.
Sanusi menambahkan, bahwa DPRD Sumsel juga harus mengetahui, karena menyerap gabah dan beras dari petani secara langsung, sehingga petani mendapatkan harga yang layak sesuai dengan visi bulog.
“Kami akan terus berjuang untuk menggelar aksi demo kembali, ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), supaya rekomendasi dari Sumsel memecat Kepala Perum Bulog Sumsel terpenuhi,” imbuhnya.
Sementara Itu, Kasubbag Aspirasi dan Pelayanan Masyarakat DPRD Sumsel, Selvia Riana mengatakan pihaknya mewakili dari Sekretaris DPRD Sumsel menyampaikan bahwa saat ini DPRD Provinsi Sumsel sedang melakukan kunjungan kerja.
“Nanti apa yang yang telah disampaikan bapak-bapak, akan saya tampung dan di koordinasikan kepada pimpinan DPRD Sumsel serta kepada yang membidangi,” katanya.
