MATTANEWS.CO, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi menekankan pentingnya harmonisasi antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan seluruh perangkat pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sinergi dan profesionalisme aparatur dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026).
“Harmonisasi dan profesionalisme juga merupakan kunci percepatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” tegas Subandi.
Dalam kegiatan yang dihadiri Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan, Sekretaris Kecamatan, para kepala desa, lurah, serta perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong itu, Subandi mengapresiasi semangat para peserta yang tetap mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas meskipun dilaksanakan pada hari libur.
Menurutnya, aparatur pemerintahan desa dan kelurahan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Berbekal pengalamannya yang pernah menjabat sebagai kepala desa, Subandi mengingatkan bahwa ketidakharmonisan antara kepala desa dan perangkatnya dapat berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” ujarnya.
Ia juga meminta camat dan sekretaris kecamatan untuk aktif melakukan pembinaan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di tingkat wilayah diharapkan dapat diselesaikan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Selain harmonisasi, Subandi menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang matang. Menurutnya, setiap program harus disusun secara terarah, mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan APBDes.
Kepala desa juga diminta memiliki peta jalan atau roadmap pembangunan yang jelas agar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendukung pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Tidak hanya BKK, Pemkab Sidoarjo juga mengoptimalkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebagai instrumen percepatan pembangunan. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat peran camat dalam merespons kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
“PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat,” jelas Subandi.
Ia menambahkan, dukungan BKK bagi desa yang dipadukan dengan PIWK di tingkat kecamatan diharapkan mampu membuat pembangunan lebih merata dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan mengatakan, pelaksanaan bimtek tersebut merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Porong dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dan kelurahan.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan sejumlah materi, di antaranya pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta peningkatan profesionalisme aparatur. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan semakin tertib dan akuntabel.
Menjelang musim hujan, Subandi turut mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui budaya gotong royong dan kerja bakti.
Ia mengajak kepala desa, lurah, perangkat pemerintahan, serta masyarakat untuk kembali menghidupkan kebiasaan tersebut sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan.
Subandi berharap, kegiatan bimtek tidak sekadar menjadi agenda pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan aparatur yang profesional, kompak, dan bertanggung jawab, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin baik.
“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kecamatan Porong maupun Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
