Terjerat Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat, Petugas Ukur BPN Divonis 3 Tahun 3 Bulan

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang putusan terhadap perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang menjerat Terdakwa Apriansyah yang merupakan petugas ukur di Badan Pertanahan Nasional (BPN), saat bacakan vonis dalam sidang di ketua oleh majelis hakim Edi Cahyono SH MH, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kamis (12/1/2023).

Sidang putusan tersebut dihadiri langsung kuasa hukum terdakwa, yakni advokat Titis Rachmawati SH MH dan kuasa hukum pelapor Ken Krismadi, yakni Sayuti Rambang SH.

Sidang dihadiri Terdakwa melalui sambungan teleconfren, serta dihadiri langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, untuk diketahui sebelumnya Terdakwa Apriansyah merupakan petugas ukur BPN kota Palembang dan berpindah tugas ke BPN Lahat.

Dalam pertimbangan memberatkan terdakwa Apriansyah sebagai ASN, tidak mengakui perbuatannya sedangkan pertimbangan meringankan Terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

“Mengadili dan menyatakan terdakwa Apriansyah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah, menjatuhkan pidana kurungan selama 3 tahun 3 bulan,” ucap majelis hakim.

Saat diwawancarai seusai sidang Sayuti Rambang SH yang merupakan penasehat hukum pelapor mengatakan, dalam fakta persidangan, terdakwa Apriansyah menyuruh Kemas Angga untuk menandatangani gambar ukur.

” Nah berdasarkan Gambar ukur inilah yang dijadikan alasan untuk menerbitkan sertifikat, prediksi kami dari awal ini akan terbukti, apalagi kasus inikan split, satu terdakwa Kemas Angga sudah divonis 1,3 tahun, kami masih kecewa sebenarnya, terkait terdakwa Apriansyah divonis 3,3 tahun, dari tuntutan JPU selama 3 tahun 6 bulan. Menurut kami oknum seperti ini harus diberi efek jera, agar masyarakat lain tidak mengalami kerugian, seperti yang klien kami Ken Krismadi alami,” terangnya.

Dalam perkara ini Terdakwa Apriansyah dianggap tidak mengakui perbuatannya, saat disinggung apakah ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini, Sayuti berharap karena laporan kita di Polda Sumsel masih ada, maka meminta pihak penyidik Polda Sumsel dan Kejaksaan untuk menelusuri terus.

Bacaan Lainnya

“Ada 4 orang sebagai DPO dalam perkara ini, berinisial RM, RD, TM dan AT kalau diberkas Jaksa dan yang kita laporkan adalah perbuatan pengerusakan, perampasan dan surat palsu,” tegasnya.

Sedangkan Titis Rachmawati SH MH mengatakan, sedari awal sudah mengajukan perlindungan hukum, terdakwa Apriansyah akan dihukum, apalagi Kemas Angga (terpidana) sudah diintimidasi seperti untuk tidak melakukan upaya hukum, karena terkait dengan Kemas Angga.

“LP dr.Vidi diintimidasi harus melaporkan Ridwan, kalau tidak melaporkan Ridwan, dia yang jadi tersangka, menurut kami proses ini seperti Skenario yang harus menghukum oknum orang BPN, inikan semua produk BPN, kalau palsu artinya ada yang menirukan, apakah dalam fakta persidangan sudah bisa dibuktikan, bahwa surat no:2155 adalah hasil tiruan Apriansyah, sehingga timbul surat no:2170 dan 2171,” tegasnya.

“Karena kalau kita lihat data 2155 ke 2170 dan 2171 itu tidak ada yang berubah, yang berubah adalah data 1768 ke 2155, sehingga karena kekeliruannya, majelis hakim telah mencampur adukan proses 1768 ke 2155. Padahal itu bukan perbuatan terdakwa Apriansyah dan terbukti EPJB yang dilakukan dr Vidi ke Ridwad adalah 2155, tidak pernah mengatakan 1768,” terang Titis.

Titis juga menegaskan langkah hukum selanjutnya atas putusan selama 3 tahun 3 bulan, akan mencoba koordinasi dengan kliennya yang pasti banding.

“Kedua saya akan meminta eksiminasi, atas vonis ini ke perguruan tinggi yang mungkin kami ke Univ Gajah Mada. Supaya jangan sampai putusan ini menjadi Yuris Prudensi yang keliru terhadap proses penegakan hukum. Karena akan menjerat, perkara administratif menjadi pidana,” pungkas Titis.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait