MATTANEWS.CO, JAKARTA – Program ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai agenda prioritas nasional untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menuai kritik tajam dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.
Dalam catatan kritisnya, BEM Nusantara mempertanyakan efektivitas, kesiapan anggaran, serta mekanisme pelaksanaan program tersebut. Mereka menilai, MBG berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara dan justru mengabaikan sektor pendidikan yang merupakan fondasi pembangunan jangka panjang.
Beban Anggaran dan Risiko Logistik
Program MBG dirancang untuk menjangkau anak sekolah, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya. Namun, BEM Nusantara menyoroti potensi beban fiskal yang tidak berkelanjutan dan lemahnya sistem distribusi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mencatat, realisasi anggaran MBG mencapai Rp1,2 triliun per hari, dengan target anggaran tahunan sekitar Rp335 triliun. BEM Nusantara mempertanyakan kemampuan APBN untuk menanggung beban sebesar itu tanpa mengorbankan program prioritas lain.
Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam menimbulkan risiko logistik dan potensi korupsi di tingkat pelaksana jika mekanisme distribusi tidak jelas. Mereka juga menyoroti kualitas gizi makanan yang belum terjamin, apalagi setelah muncul kasus keracunan massal di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Sulawesi Tengah, yang menimpa lebih dari 5.000 siswa akibat lemahnya pengawasan higienitas.
Krisis Pendidikan yang Terpinggirkan
Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Mahliga Nurlang, menyebut pemerintah terlalu fokus pada program populis seperti MBG, sementara sektor pendidikan justru menghadapi krisis mendalam.
Ia memaparkan, Indonesia diperkirakan akan kekurangan 1.312.759 guru pada tahun 2024, diperparah dengan 70.000 guru pensiun tiap tahun tanpa rekrutmen pengganti yang memadai. Ketimpangan distribusi tenaga pendidik di daerah 3T masih kronis, sedangkan di perkotaan justru terjadi kelebihan guru.
Masalah lain muncul pada pemerataan infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah masih mengalami kerusakan bangunan, kekurangan ruang kelas, dan minim fasilitas yang mendukung kurikulum merdeka.
“Pendidikan yang bermutu dan berkeadilan jauh lebih fundamental dalam membentuk generasi masa depan. Mengabaikan sektor pendidikan hanya akan memperdalam ketertinggalan bangsa,” tegas Mahliga.
Desakan Evaluasi dan Transparansi Anggaran
BEM Nusantara mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan MBG, termasuk transparansi penggunaan anggarannya yang dinilai “fantastis”.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam dengan menjunjung asas akuntabilitas dan transparansi. Ini menyangkut penggunaan APBN dalam jumlah besar yang berpotensi menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat,” lanjut Mahliga.
Ia menegaskan, program MBG seharusnya menyasar daerah yang paling membutuhkan dan bersifat tambahan (komplementer), bukan menjadi prioritas nasional yang menyedot anggaran besar tanpa studi dampak yang memadai.
“Pendidikan adalah prioritas sejati. Di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan global, pemerintah seharusnya kembali fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan mengejar popularitas melalui program yang belum teruji efektivitasnya,” pungkas Mahliga Nurlang.
