MATTANEWS.CO, KEPRI – Ketidakpastian muncul akibat tumpang tindih izin antara Kementerian KKP dan ESDM, serta perubahan aturan yang menghambat aktivitas pertambangan pasir laut di wilayah Provinsi Kepri. Hal ini dikeluhkan Tenny Permana salah seorang pengusa pertambangan pasir laut di wilayah Tanjung Balai Karimun ketika bertemu Penasehat Ormas Projo Kepri, Tan Edi SH, Selasa (24/3/2026)
“Sebagai pengusaha kami hanya ingin kepastian regulasi tentang kegiatan pertambangan pasir laut. Kalau dulu izinya satu pintu melalui kementerian ESDM namun kini banyak ketentuan dari kementerian lainnya yang terkait seperti KKP,” kata Teny Permana.
Dikatakan, para pengusaha pertambangan pasir laut telah mengeluarkan pembiayaan untuk kepengurusan izin yang dibutuhkan agar dapat melakukan kegiatan pertambangan. Namun regulasi perizinan selalu berubah, hal ini tentunya membuat kerugian para pengusaha
“Pemerintah pusat harus konsisten. Karena pertambangan pasir laut juga merupakan salah satu potensi yang dimiliki Provinsi Kepri untuk meningkatkan PAD,” terangnya.
Ia membeberkan, untuk memperoleh perizinan pertambangan pasir laut ia dan beberapa telah siap memenuhi berbagai regulasi yang diminta pemerintah pusat agar pertambangan pasir laut dapat dilakukan. Namun setiap pengusha ingin mengurus regulasi ke kementerian terkait selalu ditolak.
“Kami diminta untuk berhenti dulu. Padahal pengurusan untuk pertambangan pasir laut telah kami lakukan sejak Tahun 2019,” bebernya.
Meski begitu, pengusaha pertambangan pasir laut tidak menyerah begitu saja. Dijadwalkan dalam waktu dekat akan kembali mendatangi kementerian terkait untuk mempertanyakan regulasi perizinan pertambangan pasir laut.
“Kamu sudah siapkan langkah-langkah akan mengunjungi kembali ke kementerian bahkan ke istana presiden,” ungkapnya.
Pasir laut adalah salah satu potensi disamping bauksit, pasir darat yang dimilki Provinsi Kepri. Apabila dapat dimanfaatkan secara langsung akan berdampak bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
“Kepri adalah daerah yang kaya akan potensi pertambangan namun tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal akibat ketidakpastian regulasi dari pemerintah pusat. Pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
