MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menyerahkan Buku Rangkaian Kegiatan Sosialisasi dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Kamis (07/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Diana Yuli Astuti, bersama Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Fatriansyah, sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan peningkatan kualitas layanan partai politik di wilayah Provinsi Jambi.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan membahas pentingnya peningkatan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam optimalisasi layanan partai politik, khususnya melalui koordinasi dan penyamaan persepsi terkait penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Diana Yuli Astuti, menyampaikan bahwa sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan administrasi hukum partai politik yang efektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan layanan partai politik, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan partai politik dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman partai politik terhadap layanan administrasi, mekanisme fasilitasi, serta peran strategis partai politik dalam mendukung pembangunan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berlandaskan hukum.
Sebagai bagian dari kegiatan, dilakukan penyerahan buku rangkaian kegiatan sosialisasi yang memuat dokumentasi, bahan informasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Buku tersebut diharapkan menjadi referensi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan kelembagaan partai politik di Provinsi Jambi.
Kegiatan berlangsung lancar dan interaktif sebagai bentuk komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi hukum sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan partai politik di daerah.
