BERITA TERKINIHEADLINEHUKUM & KRIMINAL

Rakor Camat se-Jambi, Kanwil Kemenkum Dorong Penguatan Posbankum Desa dan Kelurahan

×

Rakor Camat se-Jambi, Kanwil Kemenkum Dorong Penguatan Posbankum Desa dan Kelurahan

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jambi mendorong penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/9/2026).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, dalam pemaparannya menekankan pentingnya keberadaan Posbankum yang tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu memberikan layanan hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Menurut Dina, Posbankum dapat menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, terutama melalui pemberian informasi dan konsultasi hukum serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap bantuan hukum.

Penguatan tersebut juga mencakup peningkatan peran penggerak Posbankum, khususnya Paralegal. Kompetensi Paralegal dinilai perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan agar mampu menjalankan tugas pelayanan hukum dasar kepada masyarakat secara optimal.

Dalam Rakor tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi turut menyampaikan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) yang bersumber dari APBD.

Ranpergub tersebut sebelumnya telah melalui proses harmonisasi di Kanwil Kemenkum Jambi. Dalam Pasal 8 Ranpergub, salah satu peruntukan BKBK di desa dan kelurahan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan Posbankum Desa/Kelurahan.

Ketentuan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu peluang untuk mendukung keberlanjutan operasional Posbankum di tingkat desa dan kelurahan.

Karena itu, Kanwil Kemenkum Jambi memberikan penguatan kepada para Camat agar dapat mendorong Kepala Desa dan Lurah memperhatikan kebutuhan operasional Posbankum dalam proses perencanaan dan penganggaran BKBK, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Posbankum harus hadir dan berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, dukungan penganggaran menjadi bagian penting agar layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Dina.

Dukungan terhadap operasional Posbankum juga diharapkan dapat memperkuat peran Paralegal dan para penggerak Posbankum dalam memberikan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat.

Rakor tersebut turut menjadi ruang koordinasi bagi para Camat untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait pembinaan hukum serta pelaksanaan Posbankum di wilayah masing-masing.

Kegiatan dihadiri Dina Rasmalita, Kepala Biro Hukum Provinsi Jambi Ali, para Camat se-Provinsi Jambi serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Rakor diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Gubernur Jambi Al Haris.

Selain penguatan pembinaan hukum, forum tersebut juga menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam optimalisasi perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat dan pekerja di wilayah kecamatan.

Melalui koordinasi lintas pemerintahan tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi mendorong sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa dan Kelurahan agar layanan hukum semakin dekat dan mudah diakses masyarakat.

Penguatan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan layanan hukum dasar tanpa harus menghadapi jarak maupun hambatan layanan yang terlalu jauh.

Penulis: JOE MATTANEWS.CO