MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Puluhan masa aksi yang tergabung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Dewan Pemuda Sriwijaya (Demusi) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Wali Kota (Wako) Palembang.
Kedatangan protes aksi masa tersebut, mendesak Wako Palembang Harnojoyo, untuk memecat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Palembang, lantaran tidak mempunyai SDM atau visi yang jelas dalam melakukan pembangunan jalan, di Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Palembang, Kamis (8/4/2021).
Koordinator Aksi Edward Jaya didampingi Koordinator Lapangan Ing Suardi mengatakan, pihaknya mendesak kepada Walikota Palembang untuk dapat mengganti atau memecat Kepala Dinas PUPR kota Palembang. Karena yang bersangkutan tidak mempunyai SDM atau visi yang jelas dalam melakukan pembangunan jalan.
“Seperti tata ruang kota juga, di mana hasil investigasi kita, bahwa jalan yang ada di Palembang terutama di dalam lorong sangat begitu rusak parah, dan tidak ada pengawasan dari dinas PU PR Palembang tersebut. Untuk itu, kami menegaskan bahwa Walikota Palembang hendaknya menggantikan Kepala Dinas PUPR,” ujar Cakok sapaan akrab Ing Suardi dalam orasinya.
Cakok mengatakan, mereka akan terus melakukan aksi-aksi lanjutan, dan itu sudah ada pemberitahuan di tanggal 15 April 2021, pihaknya juga akan melakukan penekanan terhadap Walikota Palembang, untuk bisa mengganti Kepala Dinas PUPR kota Palembang.
“Kita menyampaikan aspirasi ini bahwa tidak perlu PU untuk menghancurkan jalan, seharusnya adanya PUPR untuk perbaikan jalan di Kota Palembang. Tetapi kita rasakan, bahwa semua jalan hancur dan keponakan saya sendiri menjadi korban terbalik motor hingga patah kaki,” ungkap Edwar Jaya saat ditemui di Kantor Walikota Palembang.
Menurutnya, Kenapa ini bisa terjadi karena memang seluruh lorong di kota Palembang ini hancur lebur. Untuk itulah kami mengharapkan Walikota untuk memecat Kepala Dinas PU PR, karena menurut DPP Demusi, tidak berguna apabila tidak dipecat itu urusan Walikota.
“Kami memberi waktu satu minggu jika tidak ditindak lanjuti dalam waktu tersebut kami DPP DEMUSI, akan melaporkan data-data indikasi korupsi Dinas PUPR Kota Palembang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel),” ucapnya.
Edwar menambahkan, pihaknya berharap kepada Walikota Palembang yang sudah memimpin dua periode, paling tidak langkah perbaikan dan harus mengevaluasi. Baik itu dinas BUMD yang ada di kota Palembang.
Sementara Itu, Asisten I Setda Pemkot Palembang, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Faizal AR mengatakan, pihaknya mengucapkan berterima kasih kepada teman-teman DPP Demusi yang telah menyampaikan aspirasinya.
“Mungkin dinas PUPR juga akan berbenah, apa yang ketidakpuasan dari masyarakat itu, tapi kita tidak bisa main pecat-pecahan langsung. Karena harus dipelajari dan kriterianya,” imbuhnya.
Faizal menambahkan, pihaknya akan tetap menanggapi aspirasi dari teman-teman, Wako Palembang tentu akan mengevaluasi dan memanggil Kepala Dinas PUPR tersebut.
