MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Juga untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran.
Untuk itu, Bank Indonesia memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai kebijakan Makroprudensial. Seperti belum lama ini, Bank Indonesia menggelar kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Airlangga, Institute Teknologi Bandung.
Kebijakan Makroprudensial memang belum dipahami masyarakat, sementara kebijakan moneter dan kebijakan mikroprudensial tidak cukup dalam menjaga stabilitas makroekonomi, sehingga diperlukan kebijakan makroprudensial yang turut mendorong terjadinya kestabilan sistem keuangan.
Direktur Departemen Kebijakan Markoprudensial Bank Indonesia, Sylviana Maya Damayanti mengatakan, ada tiga pilar utama kebijakan makroprudensial yakni Kebijakan Makroprudensial yang Forward Looking, Dinamis, dan Terukur, Surveilans Sektor Keuangan yang Dinamis dan Berorientasi pada Risiko Sistemik dan Sinergi kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Internal dan Eksternal. SSK merupakan mandat bersama.
Terdapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang memiliki peran masing-masing dalam menjaga dan memelihara SSK antara lain Kementerian Keuangan dengan kebijakan fiskalnya, Bank Indonesia dengan tiga perannya, Lembaga Penjamin Simpanan dengan penjaminan simpanan dan resolusi bank, dan Otoritas Jasa Keuangan dengan kebijakan mikroprudensialnya.
KSSK rutin mengadakan pertemuan untuk memantau dan koordinasi meskipun dalam setiap pertemuan tidak perlu menghasilkan sebuah kebijakan. “Transformasi kebijakan makroprudensial menjadi hal yang mendesak dalam menanggapi kebutuhan untuk mengatasi atau menjawab tantangan dan prakiraan kebijakan ke depan,” kata dia.
Tantangan dan prakiraan ke depan antara lain menguatnya digitalisasi sektor keuangan, peran strategis inklusi dan perlindungan konsumen, dan Environmental, Social, & Governance (ESG). Menurut Bank Indonesia, pemulihan ekonomi di Indonesia pasca-pandemi berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan kredit mencapai 19,5% (yoy) pada Oktober 2022 yang lebih tinggi dibandingkan saat periode pandemi.
Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat, terutama tercermin dari kenaikan pertumbuhan DPK pada kelompok bank BUMN dan giro korporasi. Ketahanan perbankan terjaga, permodalan perbankan tetap kuat dalam mengantisipasi risiko memburuknya kondisi makroekonomi, potensi inflasi, maupun risiko relapse kredit restrukturisasi.
Inklusi keuangan meningkat, kredit Usaha Mikro dan Kecil Menegah (UMKM) tumbuh tinggi pada Oktober 2022 mencapai 17,5%. Suku bunga perbankan tetap akomodatif, dan ekonomi keuangan hijau tumbuh positif mencapai 5,44% YTD. (Ardhy Fitriansyah)
