Pelaku Bisnis di Palembang Kecewa Pajak Makanan Tetap Diberlakukan

  • Whatsapp

Reporter : Diah

PALEMBANG, Mattanews.co – Di tengah protes para pelaku usaha makanan di Kota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) terkait pajak makanan 10 persen, Wali Kota (Wako) Palembang sepertinya tidak bergeming.

Bacaan Lainnya

Orang nomor satu di Palembang ini, bersikeras dengan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Makanan 5-10 persen. Bahkan mantan Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang sudah mengusulkan draft revisi ke DPRD Kota Palembang.

Hal ini kembali memantik protes dari pelaku bisnis. Seperti Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu (FK-PKBP) Sumsel,
Paguyuban Bakso Solo Berseri (PBSB), Persaudaraan Bersatu Rumah Makan Minang (PBRMM), Paguyuban Serba Sepuluh Ribu (PSSR), Satgas Forum Kuliner (FK) Palembang.

Sekretaris FK-PKBP Sumsel Vebri Al Lintani mengatakan, mereka sudah melakukan pertemuan dengan Wako Palembang pada hari Rabu (4/3/2020).

Dari hasil pertemuan itu, Wako Palembang masih tetap pada pendiriannya. Namun hanya sedikit perubahan dari Perda No. 2 Tahun 2018.

“Ada perubahan klasifikasi saja, seperti belanja Rp300.000 – Rp400.000 dikenakan pajak 5 persen. Dan di atas itu sebesar dikenakan pajak 10 persen,” katanya, saat menggelar Konferensi Pers di Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

Revisi tentang Perda pajak makanan Palembang tersebut, dinilainya tidak mengubah keadaan dan tidak memenuhi harapan dari perubahan perda tersebut.

Menurutnya, perda itu mengikat dan memaksa. Namun ada pengecualian bagi yang tidak mampu, bisa mengirimkan surat.

“Ketika hal itu diberlakukan maka akan terbuka ruang untuk ‘Kong Kalikong’ antara oknum pemungut pajak dengan beberapa oknum pelaku usaha kuliner akan terjadi lagi. Kebijakan yang tidak jelas seperti inilah yang membuat aturan-aturan menjadi rusak, kita menginginkan ketetapan yang tetap bukan kebijakan-kebijakan seperti itu,” ujarnya.

Ketua FK-PKBP Sumsel Idasril mengungkapkan, tidak ada hal baru dan mereka tetap sabar memperjuangkan aspirasi kawan-kawan pelaku kuliner ini.

“Kami inginkan Win-win Solution dari Wako Palembang. Bukan sekedar mendengarkan apa yang menjadi keinginan beliau. Kami sudah menawarkan draft revisi agar di akomodir, kami harap Wako Palembang mempelajari dulu,” ujarnya.

Dia mengatakan, keputusan pajak makanan tersebut sangat mengecewakan para pelaku kuliner.

Ditambahkan Boy Ketua Persaudaraan Bersatu Rumah Makan Minang (PBRMM), untuk sementara mereka akan menahan diri dulu.

“Nanti kami akan merapatkan barisan setidak-tidaknya untuk melanjutkan aksi kami lagi. Mungkin dengan masa yang lebih besar dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat, kami akan berkoordiasi dengan para Ketua Paguyuban yang masih ikhlas memperjuankan revisi pajak ini,” ucapnya.

Editor : Nefri

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait