MATTANEWS.CO, KARO – Pemerintah Kabupaten Karo mempercepat langkah pembangunan infrastruktur sebagai upaya mengatasi persoalan konektivitas wilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini dibahas dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) usulan infrastruktur yang digelar secara daring, dengan melibatkan pemerintah pusat dan sejumlah kementerian teknis, Selasa (14/04/2026),
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait.
Dari pihak pemerintah pusat, turut hadir Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bersama perwakilan Kementerian PUPR, BBPJN Sumatera Utara, BWS II Sumut, Kementerian Perhubungan, Kementerian PKP, dan Kementerian ATR/BPN.
Dalam paparannya, Bupati Karo menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak, mengingat besarnya potensi daerah di sektor pertanian dan pariwisata yang belum didukung konektivitas yang memadai.
“Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Karo. Kita memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, namun tantangan utama kita adalah konektivitas,” ujarnya.
Sejumlah usulan strategis disampaikan, mulai dari pembangunan jalan alternatif Simpang Tuntungan – Sembaikan – Berastagi, peningkatan ruas jalan Delitua hingga Sinaman, hingga rencana pembangunan Jalan Tol Medan – Kabupaten Karo.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan jalan desa melalui program Inpres, peningkatan Dermaga Tongging untuk mendukung pariwisata Danau Toba, serta pembangunan rumah bagi korban bencana Sinabung dan perbaikan jaringan irigasi.
Pemerintah pusat merespons dengan sejumlah catatan teknis. Usulan jalan daerah diarahkan melalui Program Inpres Jalan, sementara rencana jalan tol akan dibahas lebih lanjut terkait kelayakan dan skema investasi.
Untuk sektor irigasi, akan dilakukan koordinasi lintas kementerian, sedangkan pembangunan dermaga akan diawali dengan studi kelayakan dan perencanaan teknis.
Adapun penanganan hunian tetap bagi korban bencana Sinabung direncanakan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, agar berbagai usulan tersebut dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Karo.
