Reporter : Mokhsen Rumeu
FAKFAK Mattanews.co – Tercatat sudah delapan bulan terakhir, Pemerintah provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan menunda pembayaran gaji tenaga guru honorer. Hal ini diungkapkan Samator Papua Barat Sanusi Rahaningmas kepada media ini, Selasa (1/9/2020).
“Dengan penundaan gaji ini, membuat saya khawatir akan nasib guru honorer ke depan, karena belum juga menerima gaji. Sedikitnya, kurang lebih 1.874 tenaga honorer yang belum terima. Atas kejadian ini, perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov Papua Barat, apalagi di tengah Pandemi Covid – 19 yang tengah melanda dunia ini,” jelas Samator Papua Barat Sanusi Rahaningmas, kepada wartawan online media ini.
Menurut Sanusi, hendaknya Pemprov Papua Barat harus segera ambil tindakan, jangan berpangku tangan saja. Karena para guru memiliki tanggung jawab atas perkembangan pelajaran anak didik, selain itu, juga harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
“Seperti sekarang, pastinya para guru ini membutuhkan kerjaan tambahan, karena harus memebeli kouta, untuk memenuhi kewajiban mengajar atau memberi tugas secara virtual dan online,” paparnya.
Mantan Anggota DPR Papua Barat tiga priode ini menilai, pengalihan guru SMA dan SMK dari kota dan kabupaten ke provinsi, tidak diatur dengan regulasi yang baik, akhirnya terjadi saling lempar.
“Semoga pemprov dapat mencarikan jalan keluar dari masalah ini. Jangan sampai menunggu Pembahasan APBD Perubahan 2020 atau Induk 2021 baru dibayarkan, itu sangat memprihatinkan. Meskipun guru honorer, namun mereka juga guru yang mengajar anak-anak penerus bangsa kelak,” tukas Sanusi Rahaningmas.
Editor : Selfy
