MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meninjau lahan milik PT MOS di Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/4/2026).
Peninjauan ini dilakukan guna mematangkan rencana pembangunan Apartemen (Rusun) Subsidi bagi pekerja industri di kawasan tersebut.
Langkah ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan hunian layak di jantung kawasan industri.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Menteri Ara), menegaskan bahwa hunian vertikal adalah solusi paling efektif di tengah keterbatasan lahan.
“Kita ingin pekerja tinggal dekat dengan tempat kerja. Ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi soal efisiensi waktu, biaya transportasi, dan peningkatan kualitas hidup,” ujar Menteri Ara.
Untuk mempercepat realisasi program, Kementerian PKP tengah menggodok regulasi berupa Keputusan Menteri (Kepmen).
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bergerak cepat dengan menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub).
Pergub Jabar akan mewajibkan kawasan industri menyediakan lahan untuk rusun subsidi.
Rusun tidak hanya berupa unit hunian, tetapi wajib dilengkapi ekosistem pendukung seperti sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan.
Memangkas jarak tempuh pekerja untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi.
Menteri Ara mengapresiasi inisiatif PT MOS, namun ia memberikan catatan tegas mengenai standar bangunan.
Ia menekankan bahwa kuantitas unit tidak boleh mengorbankan kualitas hidup penghuninya.
“Pemerintah menyiapkan kebijakan, sementara kawasan industri menyediakan lahan. Namun saya ingatkan, yang kita bangun bukan sekadar angka, tapi kualitas hunian yang berkelanjutan,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, optimistis kebijakan ini akan meningkatkan produktivitas buruh secara signifikan.
Dengan akses hunian yang terintegrasi dan terjangkau, beban finansial pekerja diharapkan berkurang, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara lebih stabil.(*)
