Puluhan Srikandi PP Datangi Pengadilan Negeri Palembang

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Puluhan ibu-ibu berseragam loreng bewarna orange yang tergabung dalam Srikandi dari Organisasi Massa (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) dari Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kota Palembang, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Palembang, untuk menghadiri sidang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (14/12/2022).

Rombongan ibu-ibu yang tergabung dalam Srikandi DPC Pemuda Pancasila Kota Palembang tersebut menuntut Srikandi DPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumsel atas Pembekuan Fungsionaris DPC Srikandi PP Kota Palembang sebagaimana tertuang dalam Surat Pembekuan dengan Nomor:035.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2022.

Sidang diketuai oleh Majelis Hakim Harun Yulianto SH MH serta dihadiri oleh tim penasehat hukum dari Srikandi DPC Pemuda Pancasila Kota Palembang.

Sidang ditunda dan akan digelar kembali pada pekan depan karena pihak dari tergugat yaitu Perwakilan dari Srikandi DPW Pemuda Pancasila Sumsel tidak hadir pada persidangan hari ini.

Sesusai sidang saat diwawancarai Rosmala Dewi Selaku Ketua dan seluruh pengurus DPC Srikandi Kota Palembang mengatakan, kedatangan kami ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang untuk menuntut keadilan terkait Pembekuan Fungsionaris yang dilakukan oleh Srikandi DPW PP Sumsel terhadap Srikandi DPC PP Kota Palembang karena bertentangan dan tidak berpedoman dengan AD/ART/PO Srikandi Pemuda Pancasila.

“Srikandi DPW PP Sumsel melakukan pembekuan terhadap Srikandi DPC PP Kota Palembang dengan alasan tidak melaporkan kegiatan dan program kerja setiap enam bulan sekali dan menurut kami itu tidak mendasar sama sekali karena terbitnya SK DPC Srikandi PP Kota Palembang baru berumur tiga bulan sebagaimana SK dengan Nomor 103.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/VIII/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu,” ungkap Rosmala.

Menurut kami kami masih suatu kewajaran jika belum ada laporan dari DPC Srikandi PP Kota Palembang kepada DPW Srikandi PP Sumsel, karena tidak adanya pembinaan dari Ketua dan Fungsionaris DPW Srikandi PP Sumsel, baik kepada DPC maupun kepada Unit Kerja Srikandi PP Kota Palembang.

“Kami meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang surat DPW Srikandi PP Sumsel tentang Pembekuan Fungsionaris DPC Srikandi PP Kota Palembang,” pungkas Rosmala.

Bacaan Lainnya
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait