MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG – Bupati dan Wakil Bupati yang di dampingi Kepala BPBD dan Plg Dinas Damkar Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, kunjungi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di Jakarta, Jum’at (7/3/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, membahas tentang pengerukan sungai Aceh Tamiang, dimana termasuk wilayah muara agar menjadi prioritas dalam strategi penanganan banjir sungai Aceh Tamiang.
“Pendangkalan sungai menjadi salah satu penyebab banjir, hal itu berdasarkan hasil kajian dan penelitian dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD bersama LSM di Aceh Tamiang,” kata Bupati Aceh Tamiang di hadapan Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB pusat.
Setidaknya, sambung Bupati Aceh Tamiang, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, banjir kerap melanda terutama saat intensitas serta curah hujan tinggi. Sedimentasi sungai yang telah terbentuk dari puluhan tahun, menjadi salah satu faktor air sungai melimpah, sehingga memasuki permukiman warga.
“Dalam kurun waktu satu tahun, setidaknya ada tiga sampai empat kali, air meluap memasuki pemukiman warga. Disisi lain, kondisi pendangkalan muara sungai Tamiang pada tahun 2009, area kawasan muara masih memiliki luas 336 ha dengan kedalaman 4-7 meter. Namun pada tahun 2019 area kawasan muara mengecil dengan tersisa 194 ha,” ungkap Armia Pahmi.
Tentunya mengakibatkan, sambung Armia Pahmi, ada yang menjadi daratan akibat sedimentasi seluas 146 hektare dengan kedalaman 3-5 meter. “Pada tahun 2022, pendangkalan sedimentasi di wilayah muara sungai Tamiang semakin meluas dengan cakupan 813 hektare dengan pendangkalan mencapai 1,5-3 meter,” beber Bupati Aceh Tamiang.
Hal senada juga disampaikan, Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail bahwa, ketersediaan sarana- prasarana dan alat tanggap bencana Aceh Tamiang sekarang masih belum cukup memadai, sementara ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBK tidak mencukupi untuk belanja tersebut.
“Kami berharap dengan apa yang sudah kami paparkan, menjadi kajian dan tentunya permintaan kepada BNPB Pusat untuk dapat menyetujui kondisi tanggap darurat yang terjadi di Aceh Tamiang,” pungkasnya.
