“Tuntutan kami tentu kami secara politis ingin ketegasan kalau Palembang Darurat Cagar Budaya, itu standar yang sulit mereka penuhi (Pemkot Palembang.red), itu yang kami tawarkan, nantinya ada tindakan dari presiden untuk memelihara atau mempedulikan cagar budaya di Palembang,” katanya.
Selain itu, pihaknya mendesak Pemkot Palembang memugar Balai Pertemuan sesuai kaedah TACB, nanti dulu memanfaatkan Balai Pertemuan tersebut.
“Narasi yang kita pakai adalah narasi perlindungan cagar budaya dan pemanfaatan, ini yang terakhir, perlindungan dulu, ada pengamanan,” ungkapnya.
“Dan ada penyelamatan cagar budaya, sekarang pengamanan tidak di lakukan Pemkot Palembang. Padahal undang-undang mengharuskan adanya polisi khusus untuk itu,” katanya.
Selain itu mengenai pemanfaatan Balai Pertemuan, menurut Vebri perlu ada kajian dahulu dan bukan berdasarkan selera dan bukan subjektif.
“Oke nantinya Balai Pertemuan untuk apa , panggil stekhoder terkait, pemangku kepentingan untuk membuat kajian dan bukan berdasarkan selera,” jelasnya.
