MATTANEWS.CO, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, bersama pejabat manajerial dan nonmanajerial mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 10 Edisi Kolaborasi Nasional bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Jumat (7/8/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Mendengar Persoalan, Mencari Jalan Keluar” tersebut dipusatkan di Sumba Room, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dan diikuti secara virtual oleh jajaran Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.
Forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, serta masukan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum.
Melalui forum tersebut, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Episode 10 menjadi momentum khusus karena menghadirkan kolaborasi nasional bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan pelayanan hukum sekaligus memperkuat upaya bersama dalam menemukan solusi yang tepat, cepat, dan berkeadilan.
Kegiatan dilaksanakan secara hybrid sehingga dapat diikuti secara langsung maupun melalui Zoom Meeting. Skema tersebut memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat serta seluruh satuan kerja Kementerian Hukum di berbagai daerah untuk terlibat dalam evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa Forum “PASTI ADA SOLUSI” merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam membangun pelayanan publik yang adaptif dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.
“Tujuan utama kita duduk bersama hari ini adalah untuk membedah akar permasalahan layanan hukum di lapangan secara transparan. Harapan kami, melalui ruang dialog terbuka ini, tidak ada lagi sekat atau jarak antara masyarakat dan Kementerian Hukum. Kami berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk dengan menghadirkan solusi yang cepat, pasti, dan berintegritas,” tegas Menteri Hukum.
Dalam forum tersebut, Menteri Hukum juga memperkenalkan langkah strategis transformasi digital pelayanan hukum melalui pengembangan Super App PASTI.
Sebanyak 470 layanan hukum Kementerian Hukum direncanakan terintegrasi dalam satu aplikasi tersebut. Super App PASTI dijadwalkan resmi diluncurkan pada 1 September 2026, sehingga masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai layanan Kementerian Hukum secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus menyelaraskan pelaksanaan pelayanan di daerah dengan kebijakan dan transformasi pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Hukum di tingkat nasional.
Melalui penguatan kanal pengaduan, keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, serta transformasi digital, Kementerian Hukum diharapkan mampu menghadirkan pelayanan hukum yang semakin pasti, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
