MATTANEWS.CO, SERAM BAGIAN TIMUR – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dengan agenda mendengar jawaban pihak terkait, KPU dan keterangan Bawaslu, Jumat (24/1/2025).
Keterangan Komisioner Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Ahmad Kilwalaga dalam sidang PHPU oleh panel 3 yang diketuai oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat dengan anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.
yang berlangsung pada 21/1/2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan kontroversi.
Sejumlah pihak menilai keterangannya bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga memicu keraguan terhadap netralitas dan kredibilitas Bawaslu SBT.
Menanggapi polemik ini, pengamat politik lokal, Sukiman Loklomin, menegaskan bahwa, transparansi adalah elemen utama dalam proses demokrasi.
“Kami sangat kecewa dengan pernyataan yang disampaikan dalam sidang MK. Seharusnya Bawaslu menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas pemilu, bukan malah menyampaikan keterangan yang justru bertentangan dengan fakta yang ada,” ujar Sukiman Loklomin kepada wartawan.
Menurut Sukiman Loklomin, ketidaksesuaian pernyataan Ahmad Kilwalaga dengan bukti yang sebelumnya dipaparkan, termasuk dalam pleno rekapitulasi tingkat provinsi oleh Bawaslu Maluku, semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap independensi lembaga tersebut.
“Kami meminta Bawaslu pusat untuk segera turun tangan, memastikan bahwa tidak ada kepentingan tertentu yang bermain di balik pernyataan tersebut. Jika dibiarkan, ini akan berdampak buruk pada legitimasi pemilu ke depan,” ungkapnya.
Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat dan aktivis demokrasi di Seram Bagian Timur turut menyerukan perlunya investigasi mendalam terkait kasus ini.
Mereka mendesak Bawaslu SBT untuk memberikan klarifikasi resmi guna menghindari spekulasi yang semakin liar di tengah masyarakat.
Hingga saat ini, pihak Bawaslu SBT belum memberikan tanggapan resmi atas kontroversi yang berkembang. Publik pun menanti langkah konkret yang akan diambil demi memulihkan kepercayaan terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil.
