Plh Wako Wiriya Alrahman : Pelayanan Publik di Medan Sudah Membaik

  • Whatsapp
Plh Kota Medan saat mengikuti rakor pencegahan korupsi pada pelayanan publik (Dok. Humas Diskominfo Medan / Mattanews.co)
Plh Kota Medan saat mengikuti rakor pencegahan korupsi pada pelayanan publik (Dok. Humas Diskominfo Medan / Mattanews.co)

MATTANEWS.CO, MEDAN – Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara (Sumut) turut dihadiri Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Medan Ir Wiriya Alrahman, Jumat (19/02) kemarin.

Pertemuan ini guna meningkatkan pelayanan publik di pemerintah daerah dan mencegah dari tindakan Korupsi.

Bacaan Lainnya

Direktur Koordinasi Supervisi I Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Didik Agung Wijanarko mengatakan dalam pemaparanya, Komisi Pemberantas Korupsi diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Seperti halnya yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas KPK.

“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan diantaranya melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi,” kata Didik di Medan.

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana korupsi tahun 2020 hingga tahun 2021 ada sebanyak 8 program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Daerah (Pemda) yakni pencegahan dan penganggaran APBD.

Lalu, pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP, layanan perizinan, manajemen aset daerah, tata kelola dana desa, optimalisasi PAD dan manajemen ASN, tambahnya.

“Untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, seseorang harus memiliki integritas yang tinggi. Artinya harus memiliki kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, dengan hati nurani,” ungkapnya, saat ditulis Sabtu (20/2/2021).

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta kepada seluruh pejabat yang ada di Sumut untuk mengendalikan nafsu guna mencegah tindak pidana korupsi apalagi di masa pandemi Covid 19 saat ini.

“Saya ingin di masa saya menjadi Gubernur ini agar kalian kasih hadiah kepada saya, jika tidak semua paling tidak separuh dari 33 provinsi yang ada di Sumatera Utara,” katanya.

Terpisah, Plh Wali Kota Medan Medan Ir Wiriya Alrahman, mengatakan kepada awak media, Sabtu (20/2), Pertemuan yang digelar bersama KPK RI dan Ombudsman RI Provinsi Sumut semalam sangat bagus, untuk meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

Dijelaskan Wiriya, Pelayanan Publik di Kota Medan sudah baik, hal ini dilihat dari masuknya Kota Medan dalam Zona Hijau sejak tahun 2016, kedepan diharapkan Medan masih tetap berada di Zona Hijau.

Alhamdulillah dari tahun 2016 sampai saat ini Medan untuk pelayanan publik masih zona hijau. Kita berharap hasil survei di tahun 2021 Medan masih tetap berada di Zona Hijau”, kata Plh Wali Kota Medan.

Menurut Wiriya, Dari keriteria zona hijau berarti pelayanan publik sudah baik dengan nilai 81 keatas, artinya Pelayanan Publik di Kota Medan sudah sesuai dengan Undang-undang no 25 tentang Pelayanan Publik.

Sehingga potensi terjadinya korupsi sangat kecil. Akan tetapi Wiriya menyadari masih ada oknum yang masih nakal, oleh karenanya ini akan terus menjadi fokus Pemkot Medan ke depannya.

 

*****

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait